Pendidikan pada masa Jepang

Pendidikan pada masa Jepang

Kejayaan penjajah Belanda lenyap setelah Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942. Tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik. Hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya.[31]

Mengenai pendidikan zaman jepang disebut “Hakko Ichiu”, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu pelajar setiap hari terutama pada pagi hari harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Sistem persekolahan di zaman pendudukan Jepang banyak perbedaannya dibandingkan dengan penjajahan Belanda.[32]

Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu habislah riwayat penyusunan pengajaran Belanda yang dualistis membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi. Adapun susunan pengajaran menjadi, pertama, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk sekolah pertama). Kedua, sekolah menengah tiga tahun. Ketiga, sekolah menengah tinggi tiga tahun (SMA pada zaman Jepang).

Kebijakan politik Jepang tampaknya tidak jauh dari skenario yang dibuat Snouck Hurgronje, yaitu memisahkan Islam dari politik praktisnya. Jepang mulai menerapkan pengawasan secara ketat terhadap organisasi-organisasi Islam, terutama terhadap pendidikan Islam. Namun, paradok dengan yang pertama, rezim pendudukan Jepang juga membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin Islam terlibat dalam organisasi-organisasi politis yang diciptakannya. Dalam memobilisasi Islam Indonesia, pemerintah Jepang menciptakan hubungan yang sangat dekat dengan elit muslim.[33]

Dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia, Jepang menguasai daerah yang berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa, yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% produksi timah dunia, Indonesia yang kaya akan sumber bahan mentah merupakan sasaran yang perlu dibina dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Itulah sebabnya, Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air Indonesia merupakan sumber bahan-bahan mentah dan tenaga manusia yang kaya raya sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik. Hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya.

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidaklah hanya memenangkan peperangan. Secara konkret tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (rumosha) dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang tampak tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. Maka dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama sedenbu, untuk menanamkan ideologi baru, untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Untuk menyebarluaskan ideologi dan semangat Jepang, para guru digembleng secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang, selama tiga bulan di Jakarta. Mereka diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima itu kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang, murid-murid diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran.[34]

Ada beberapa segi positif pada zaman penjajahan Jepang, yaitu :

Jepang memerikan pendidikan militer kepada para pemuda Indonesia, dengan maksud memperkuat pertahanan mereka. Namun, pendidikan ini secara tidak langsung memberikan bekal kepada para pejuang bangsa dalam bidang keprajuritan untuk mewujudkan cita-cita merdeka.
Menghapus dualisme pendidikan penjajahan belanda dan nenggantinya dengan dengan pendidikan yang sama bagi setiap orang. Sehingga bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat menikmati pendidikan, melainkan semua lapisan masyarakat. Hal ini sudah tentu menguntungkan perjuangan kita.
Pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh penjajah Jepang. Bahasa Indonesia mulai dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor, dan dalam pergaulan sehari-hari.[35]

1.2. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang

Tentang sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Masalahnya, Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu pemuka agama lebih diberikan keleluasan dalam mengembangkan pendidikannya. Berlainan dengan kolonial Belanda, di samping bertindak sebagai kaum penjajah, tetapi ada misi lain yang tidak kalah penting yang mereka emban yaitu misi agama Kristen, dan untuk ini tentu saja agama Islam yang menjadi mayoritas penduduk pribumi sekaligus sebagai penentang pertama kehadirannya, harus ditekan dengan berbagai cara, dan kalau perlu dilenyapkan sama sekali. [36]

Karena berseberangan dengan Belanda itulah Jepang berusaha menarik simpati ummat Islam dengan menempuh beberapa kebijaksanaan, di antaranya:

Kantor Urusan Agama yang ada pada zaaman belanda disebut Kantor Voor Islamistische Zaken yang dipimpin oleh orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy’ari, dan di daerah-daerah juga disebut Sumuka.
Pondok Pesantren yang besar-besar seringkali mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang.
Sekolah Negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
Disamping itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh KH. Zainal Arifin.
Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta.
Para ulama bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta).
Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta lain, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakan oleh pendudukan Jepang.

Sementara itu khususnya pada awal-awalnya, madrasah dibangun dengan gencar-gencarnya selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang. Walaupun lebih bersifat politis belaka, kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini tampak di Sumatera dengan berdirinya madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.
Hampir seluruh pelosok pedesaan terdapat madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah ini diadakan pada sore hari dengan waktu kurang satu setengah jam. Materi yang diajarkan ialah membaca Alquran, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai pelatihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah rakyat pagi hari.

Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya setiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan sebagainya, madrasah-madrasah yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren dapat berjalan dengan wajar.[37].
Kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda bersifat weternisasi dan kristenisasi. Tujuan pendidikan pada masa itu hanya untuk melahirkan pegawai-pegawai yang diharapkan membantu pemerintahan Belanda. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berkembang dengan pesat. Pendidikan Islam mencoba memadukan antara pendidikan modern Belanda dengan pendidikan tradisional sehingga melahirkan madrasah-madarasah berkelas yang tidak hanya memberikan pengetahuan agama saja akan tetapi juga memberikan pengetahuan umum.
Berbeda dengan Belanda, imperiaslismenya terhadap negara jajahan adalah 3G (ekonomi, politik dan agama), imperialisme Jepang justru bertujuan demi kepentingan perang antara Jepang dengan sekutu. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat kedudukan Jepang, mulai dari cara yang halus sampai yang paling kejam. Jepang berusaha mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya alam negara jajahannya Indonesia. Walaupun sikap Jepang terhadap umat Islam lebih lunak (ini dilihat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan Jepang) dari Belanda, namun di balik semua itu tersembunyi maksud untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung dan membantu kepentingan perang Jepang, karena Jepang menyadari melalui agama dapat mempengaruhi masyarakat.
Untuk mempercepat usaha Jepang tersebut segala cara ditempuh dalam segala segi kehidupan. Salah satunya dengan mengubah sistem pendidikan. Oleh sebab itu, Jepang menguasai kurikulum baru, yang berlaku secara umum untuk semua sekolah. Dalam kurikulum ini bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama, bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, taiso, melagukan lagu Jepang, melakukan penghormatan (selkerei) ke arah istana kaisar Tokyo. Guru-guru juga harus dilatih agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan Jepang. Selain itu, diberi pelajaran tentang dasar-dasar pertahanan dan kemiliteran. Dualisme pendidikan pada masa Belanda dihapus dan diganti dengan sekolah secara umum. Kelak kebijakan ini sangat menguntungkan Indonesia diantaranya dalam penyeragaman kurikulum, bangsa Indonesia tidak lagi mengalami diskriminasi pendidikan.